Jakarta, angkaranews. Rencana pengalihan pengelolaan transportasi menuju dan dari Kepulauan Seribu dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta kepada PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) mendapat dukungan dari DPRD DKI Jakarta.
Meski dinilai dapat meningkatkan akses dan kepastian layanan transportasi bagi warga Kepulauan Seribu, DPRD meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperhatikan keberadaan kapal angkut tradisional yang selama ini menjadi salah satu moda utama masyarakat di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara.
Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Tri Waluyo mengatakan, pengalihan pengelolaan transportasi tersebut perlu diikuti kajian menyeluruh agar kebijakan baru tidak menimbulkan persoalan bagi pelaku usaha transportasi tradisional.
"Yang menjadi catatan adalah bagaimana dengan nasib pemilik kapal angkut tradisional yang berada di Muara Angke. Kita ketahui bahwa selama ini kapal angkut penumpang menuju Kepulauan Seribu didominasi oleh kapal angkut tradisional," kata Tri dalam keterangan resmi yang diterima pada pada (13/8/2026).
Menurut Tri, kapal-kapal tradisional tersebut telah menjadi bagian dari ekosistem transportasi masyarakat Kepulauan Seribu dan warga pesisir Jakarta. Karena itu, perubahan sistem pengelolaan tidak seharusnya hanya berorientasi pada aspek kelembagaan, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari layanan tersebut.
Ia meminta PemprovTransJakarta Kelola Transportasi Kepulauan Seribu, DPRD DKI: Jangan Sampai Kapal Tradisional Dirugikan DKI melakukan pemetaan dan komunikasi dengan para pemilik kapal sebelum kebijakan pengalihan pengelolaan diterapkan.
"Di sinilah Pemprov DKI harus mengkaji terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemilik kapal angkut tradisional dengan Pemprov DKI," ujarnya.
Tri menuturkan, perhatian terhadap kapal tradisional penting karena kebijakan transportasi tidak hanya menyangkut perubahan operator, tetapi juga berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
"Kebetulan saya adalah warga asli Muara Angke dan kebetulan saya adalah legislator. Saya melihat dari dua sisi, pertama dari kesejahteraan masyarakat, kedua adalah kebijakan Pemprov DKI Jakarta," jelasnya.
Ia menegaskan DPRD DKI pada prinsipnya menyambut baik rencana Pemprov DKI meningkatkan layanan transportasi menuju Kepulauan Seribu. Namun, implementasi kebijakan tersebut harus memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang kehilangan sumber penghidupan secara tiba-tiba.
"Saya berharap agar semua berjalan dengan baik. Kebijakan Pemprov DKI bisa terakomodir dan pemilik kapal angkut tradisional tidak dirugikan," kata Tri.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan Pemprov DKI akan membenahi layanan transportasi menuju dan dari Kepulauan Seribu.
Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya memberikan akses transportasi yang lebih mudah dan setara bagi seluruh warga Jakarta, termasuk masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan.
"Yang pertama, kita harus adil bagi semua warga Jakarta, termasuk di Pulau Seribu," kata Pramono saat meluncurkan Call Center Dishub DKI Jakarta di kawasan Bundaran HI, pada (9/8/2026).
Pramono mengatakan, selama ini layanan transportasi bagi warga Kepulauan Seribu masih berada dalam pengelolaan Dishub DKI Jakarta. Namun, mulai tahun depan, pengelolaan tersebut direncanakan dialihkan kepada badan usaha milik daerah (BUMD), yakni PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta.
"Maka saya sudah memutuskan, mulai tahun depan nanti, dari seluruh kota yang ada di Jakarta mau ke Pulau Seribu itu transportasinya harus lebih mudah, lebih efisien, dan Pulau Seribu merasa memiliki dan menjadi bagian itu," ujar Pramono.
Menurut dia, pengalihan pengelolaan diharapkan dapat memberikan kepastian layanan bagi warga Kepulauan Seribu, baik ketika melakukan perjalanan menuju daratan Jakarta maupun saat kembali ke wilayah kepulauan.
"Sehingga dengan demikian warga di Pulau Seribu pasti akan mendapatkan kemudahan transportasi ke Pulau Seribu," katanya.
Dengan sistem tersebut, warga Kepulauan Seribu diharapkan dapat lebih mudah melanjutkan perjalanan ke berbagai wilayah Jakarta, mulai dari Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur hingga Jakarta Pusat.
"Yang lain-lain tetap diatur, diperlakukan sama seperti yang dulu, sehingga bagi warga di Pulau Seribu mau ke Jakarta, ke Jakarta Selatan, Utara, Barat, Timur, Pusat akan lebih mudah, dan juga ketika mereka kembali ada kepastian transportasi yang telah diatur oleh Badan Usaha Milik Daerah yaitu TransJakarta," tutur Pramono.
Rencana tersebut membuka peluang terjadinya perubahan pola layanan transportasi laut menuju Kepulauan Seribu. Di satu sisi, integrasi dengan TransJakarta dinilai dapat memperkuat konektivitas antarmoda dan memberikan kepastian perjalanan.
Namun, di sisi lain, keberadaan kapal tradisional perlu ditempatkan sebagai bagian dari solusi transportasi, bukan semata-mata sebagai moda yang harus tersisih.
Karena itu, DPRD DKI mendorong Pemprov DKI menyusun skema yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat, termasuk pemilik dan operator kapal tradisional di Muara Angke.
Kajian tersebut setidaknya perlu mempertimbangkan keberlangsungan usaha, pola operasional kapal, keselamatan penumpang, standar pelayanan, integrasi tarif maupun jadwal, serta mekanisme kerja sama antara pemerintah daerah dengan pelaku transportasi tradisional.
Dengan demikian, kebijakan pengalihan pengelolaan tidak hanya menghasilkan perubahan operator, tetapi benar-benar menghadirkan sistem transportasi Kepulauan Seribu yang lebih terintegrasi, aman, terjangkau, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bagi DPRD DKI, keberhasilan kebijakan tersebut pada akhirnya tidak hanya diukur dari siapa yang mengelola layanan transportasi, melainkan dari sejauh mana masyarakat Kepulauan Seribu memperoleh akses yang lebih mudah tanpa mengorbankan keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini menopang layanan transportasi laut.
Ervinna
