Jakarta, angkaranews.
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai manfaat kebijakan hilirisasi perlu semakin dirasakan secara adil oleh daerah penghasil sumber daya alam serta masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri.
Menurut Luhut, hilirisasi yang selama ini menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri telah menunjukkan berbagai capaian.
Namun, di balik keberhasilan tersebut masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar manfaat industrialisasi tidak hanya terkonsentrasi pada pelaku industri berskala besar.
Hal itu disampaikan Luhut saat menghadiri peluncuran “10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia” di Jakarta, pada (7/8/2026).
“Manfaat hilirisasi harus lebih adil bagi daerah dan masyarakat sekitar industri. Pengusaha nasional dan pengusaha daerah harus naik kelas dalam rantai nilai. Teknologi harus dikuasai anak bangsa dan standar lingkungan serta keselamatan tidak bisa ditawar,” ujar Luhut.
Ia menegaskan, keberhasilan hilirisasi tidak cukup hanya diukur dari peningkatan investasi, pembangunan smelter, maupun pertumbuhan ekspor produk olahan.
Menurut dia, keberhasilan tersebut juga harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil, berkembangnya usaha lokal, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, serta terjaganya lingkungan.
Luhut menilai pengusaha nasional maupun daerah perlu mendapatkan ruang yang lebih besar untuk masuk ke dalam rantai pasok industri. Dengan demikian, masyarakat dan pelaku usaha di daerah tidak hanya menjadi penerima dampak pembangunan, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang terbentuk dari proses hilirisasi.
“Bagian untuk daerah penghasil belum adil, pengusaha lokal masih banyak menjadi penonton di rumahnya sendiri,” katanya.
Selain pemerataan manfaat ekonomi, Luhut menyoroti pentingnya penguatan standar lingkungan dan keselamatan kerja dalam pengembangan kawasan industri berbasis sumber daya alam.
Menurut dia, tuntutan terhadap rantai pasok global kini semakin ketat. Produk yang masuk ke pasar internasional tidak hanya dituntut memiliki harga dan kualitas yang kompetitif, tetapi juga harus memenuhi prinsip keberlanjutan, termasuk aspek lingkungan dan tata kelola.
“Pasar dunia semakin menuntut pasok yang bersih. Jadi ini bukan lagi pilihan, ini syarat berdaya saing,” ujar Luhut.
Karena itu, ia menekankan bahwa pengembangan industri di Indonesia harus dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan. Penguasaan teknologi oleh sumber daya manusia Indonesia juga dinilai penting agar proses hilirisasi tidak berhenti pada pembangunan fasilitas pengolahan, tetapi mampu meningkatkan kapasitas teknologi dan kemampuan industri nasional.
Luhut juga menyoroti persoalan keterampilan tenaga kerja. Menurut dia, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dari hilirisasi agar semakin banyak posisi strategis dalam industri dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Luhut turut mengingat kembali perjalanan awal kebijakan hilirisasi mineral, khususnya keputusan pemerintah menghentikan ekspor bijih nikel dan mendorong pengolahan komoditas tersebut di dalam negeri.
Ia mengatakan kebijakan tersebut pada awalnya menghadapi berbagai kritik dan tekanan, termasuk gugatan melalui Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO).
“Saya masih ingat masa-masa awal larangan ekspor bijih nikel, kami dicibir, kami ditekan dari berbagai arah, kami digugat sampai ke WTO dan banyak yang bilang Indonesia tidak akan sanggup,” ujar Luhut.
Namun, menurut dia, perkembangan industri pengolahan nikel menunjukkan bahwa Indonesia mampu membangun kapasitas hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah komoditas mineral di dalam negeri.
“Hasilnya kita bisa lihat dengan angka, bukan retorika. Ekspor produk nikel dan turunannya melonjak berlipat ganda,” katanya.
Luhut juga mencontohkan perkembangan kawasan industri di Morowali, Sulawesi Tengah, dan Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kedua wilayah tersebut, kata dia, kini berkembang menjadi bagian penting dari rantai pasok industri global.
“Morowali dan Halmahera Tengah yang dulu nyaris tidak tercatat dalam peta ekonomi nasional, sekarang tumbuh dua digit dan menjadi bagian dari rantai pasok industri dunia,” ujarnya.
Meski demikian, Luhut mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut tidak boleh membuat pemerintah dan pelaku industri mengabaikan berbagai persoalan yang masih ada di lapangan.
Pertumbuhan kawasan industri harus diikuti dengan pemerataan manfaat serta peningkatan kualitas pembangunan di daerah penghasil.
Dalam sambutannya, Luhut juga menyampaikan apresiasi terhadap 10 buku karya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang diluncurkan dalam rangkaian acara tersebut.
Menurut Luhut, buku-buku tersebut memberikan gambaran mengenai perjalanan, kebijakan, dan tantangan yang dihadapi sektor industri dan sumber daya alam Indonesia.
Ia menilai Bahlil menuliskan berbagai persoalan tersebut secara terbuka, termasuk sejumlah pekerjaan rumah dalam pelaksanaan hilirisasi.
“Buku ini berbeda. Pak Bahlil menulis sendiri dengan data-data yang sangat kaya,” kata Luhut.
Ia menilai keterbukaan dalam mengidentifikasi persoalan penting dilakukan agar kebijakan hilirisasi dapat terus diperbaiki. Menurut dia, pembangunan industri tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan adanya manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Bahwa pekerjaannya belum selesai tentunya. Bagian untuk daerah penghasil belum adil, pengusaha lokal masih banyak menjadi penonton di rumahnya sendiri. Ada persoalan lingkungan, ada persoalan keterampilan pekerja, dan ini ditulis oleh Pak Bahlil secara terbuka,” ujar Luhut.
Luhut menegaskan, ke depan hilirisasi perlu memasuki tahap yang lebih berkualitas. Tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas dan menarik investasi, tetapi juga memperkuat industri nasional, meningkatkan kemampuan teknologi, mengembangkan pengusaha daerah, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta memastikan keberlanjutan lingkungan.
Dengan demikian, hilirisasi diharapkan tidak sekadar mengubah bentuk komoditas dari bahan mentah menjadi produk olahan, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah penghasil serta masyarakat Indonesia.
Ervinna
