Jakarta, angkaranews. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya melakukan penataan dan perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bagian dari agenda efisiensi serta transformasi perusahaan negara.
Langkah tersebut menjadi salah satu agenda yang dibahas Presiden Prabowo saat menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta jajaran Danantara di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada (4/9/2026).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, dalam pertemuan tersebut Presiden menerima laporan mengenai perkembangan pelaksanaan instruksinya terkait penataan, konsolidasi, dan perampingan BUMN.
Menurut Teddy, pemerintah telah melakukan penutupan terhadap ratusan entitas BUMN yang dinilai tidak produktif, tidak memberikan keuntungan, maupun memiliki kinerja yang kurang baik.
Kebijakan tersebut disebut telah memberikan dampak terhadap efisiensi pengeluaran negara.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa sebanyak 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan sekitar Rp50 triliun.
Pemerintah selanjutnya menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga 31 Desember 2026.
Dengan kebijakan tersebut, jumlah perusahaan negara nantinya diharapkan dapat dipangkas secara signifikan menjadi sekitar 200 hingga 250 BUMN.
Presiden Prabowo memperkirakan restrukturisasi tersebut berpotensi menghasilkan efisiensi biaya hingga sekitar Rp100 triliun, terutama melalui pengurangan biaya overhead dan struktur perusahaan yang dinilai terlalu besar.
Teddy mengatakan Presiden Prabowo menekankan bahwa proses restrukturisasi tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Penataan harus dilaksanakan secara terukur, menyeluruh, dan tetap memperhatikan keberlanjutan perusahaan serta kepentingan perekonomian nasional.
"Bapak Presiden menegaskan pentingnya penataan BUMN dilakukan secara terukur dan menyeluruh untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional," kata Teddy dalam keterangan resminya, pada (5/9/2026).
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan perusahaan negara yang dipertahankan benar-benar memiliki kinerja yang sehat, produktif, serta mampu menciptakan nilai tambah bagi negara dan masyarakat.
Presiden Prabowo sebelumnya juga menegaskan bahwa hanya perusahaan yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah yang akan dipertahankan. Restrukturisasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi beban biaya operasional sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan aset negara.
Pertemuan di Hambalang tersebut turut dihadiri Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Pembentukan Danantara menjadi bagian penting dalam agenda pemerintah untuk melakukan konsolidasi dan optimalisasi pengelolaan aset serta perusahaan negara.
Pemerintah berupaya memastikan aset-aset strategis nasional dapat dikelola secara lebih profesional, efisien, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian.
Restrukturisasi BUMN juga diharapkan mampu mengurangi struktur birokrasi dan biaya overhead yang muncul akibat terlalu banyaknya entitas, lapisan manajemen, serta perusahaan yang tidak memberikan kontribusi optimal.
Selain membahas penataan BUMN, Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut juga memberikan perhatian terhadap agenda percepatan hilirisasi sumber daya alam.
Teddy menyampaikan bahwa hilirisasi merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia.
"Percepatan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi, serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia," ujar Teddy.
Pemerintah menilai hilirisasi memiliki peran penting dalam mendorong industrialisasi nasional. Pengolahan sumber daya alam di dalam negeri diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi komoditas, tetapi juga membuka lapangan kerja, memperkuat rantai pasok industri, meningkatkan investasi, dan memperbesar penerimaan negara.
Sejumlah proyek hilirisasi yang didorong pemerintah mencakup berbagai sektor strategis, termasuk pengolahan mineral, energi, hingga pengembangan industri berbasis sumber daya alam.
Program perampingan BUMN dan percepatan hilirisasi pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional.
Pemerintah berharap perusahaan negara yang bertahan merupakan perusahaan dengan tata kelola yang sehat, memiliki daya saing, mampu menghasilkan keuntungan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan.
Presiden Prabowo juga menekankan bahwa hasil efisiensi tersebut harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Penghematan anggaran diharapkan dapat membuka ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai berbagai program prioritas pemerintah.
Dengan target penataan hingga akhir Desember 2026, pemerintah kini menghadapi pekerjaan besar untuk memastikan proses konsolidasi BUMN berjalan transparan, profesional, terukur, dan tetap memperhatikan kepentingan pekerja, aset negara, serta keberlanjutan sektor-sektor strategis.
Restrukturisasi tersebut sekaligus menjadi ujian bagi pemerintah dalam membangun ekosistem BUMN yang lebih ramping, sehat, kompetitif, dan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Ervinna
