Jakarta, angkaranews. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengkaji secara matang wacana integrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan Badan Geologi.
Menurut Puan, kajian mendalam diperlukan untuk memastikan rencana tersebut benar-benar mampu meningkatkan efektivitas pemantauan dan mitigasi bencana di Indonesia.
Wacana integrasi kedua lembaga tersebut sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas mengenai penanganan bencana di Istana Merdeka, Jakarta.
Prabowo mempertimbangkan agar Badan Geologi dan BMKG bekerja dalam satu sistem yang lebih terintegrasi untuk memperkuat pemantauan potensi bencana di Tanah Air.
Puan mengatakan, pemerintah perlu terlebih dahulu melihat secara menyeluruh urgensi, manfaat, serta konsekuensi dari rencana tersebut.
Hal itu penting mengingat BMKG dan Badan Geologi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda.
"Kami meminta itu untuk dikaji dulu apakah itu diperlukan, karena penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada (8/9/2026).
Menurut Puan, penggabungan atau integrasi kelembagaan tidak semata-mata harus dilihat dari aspek struktur organisasi.
Hal yang lebih penting adalah memastikan perubahan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kecepatan deteksi, penyampaian informasi, serta penanganan risiko bencana.
Puan menegaskan DPR RI pada prinsipnya terbuka untuk mendukung kebijakan tersebut apabila hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi BMKG dan Badan Geologi dapat membuat sistem mitigasi bencana menjadi lebih efektif.
"Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat," ujarnya.
Wacana pengintegrasian BMKG dan Badan Geologi disampaikan Prabowo ketika memimpin rapat terbatas terkait perkembangan penanganan bencana alam melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, pada (7/9/2026).
Rapat tersebut diikuti sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan badan dan lembaga terkait, serta sejumlah kepala daerah yang wilayahnya terdampak bencana.
Pemerintah membahas berbagai kondisi kebencanaan, termasuk gempa bumi, aktivitas vulkanik, serta kebakaran hutan dan lahan.
Dalam rapat tersebut, Prabowo menilai pemerintah telah melakukan berbagai upaya mitigasi dan penanganan bencana secara maksimal.
Namun, menurutnya, setiap kejadian bencana harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kesiapsiagaan pemerintah pada masa mendatang.
"Sementara saya lihat kita sudah buat maksimal, ini semua menjadi bahan untuk kita merencanakan langkah-langkah ke depan," kata Prabowo.
Prabowo juga menyoroti posisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Kondisi tersebut membuat Indonesia memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap berbagai jenis bencana, termasuk gempa bumi dan erupsi gunung api.
"Sementara kita kan ada di ring of fire, kita siap, ternyata kan erupsi terjadi lagi di beberapa tempat, di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ini kita monitor terus," ujar Prabowo.
Di hadapan Kepala Badan Geologi Lana Saria dan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Prabowo kemudian meminta agar koordinasi dan kerja sama kedua lembaga diperkuat.
Ia juga membuka kemungkinan adanya integrasi kelembagaan di antara keduanya.
"Kepala Badan Geologi nanti saya kira kerja sama lebih erat dengan yang lain untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG. Tapi ya nanti kita bahas itu," kata Prabowo.
Pernyataan Prabowo tersebut belum menjadi keputusan final pemerintah. Presiden masih membuka ruang pembahasan lebih lanjut mengenai bentuk kerja sama maupun kemungkinan integrasi kedua lembaga tersebut.
Badan Geologi saat ini berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sementara BMKG merupakan lembaga pemerintah yang memiliki mandat di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
Perbedaan tugas dan kewenangan kedua lembaga tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya kajian sebelum keputusan mengenai integrasi ditetapkan.
Dari sisi kebencanaan, penguatan koordinasi antara BMKG dan Badan Geologi dinilai memiliki relevansi karena informasi mengenai kondisi atmosfer, cuaca, iklim, gempa bumi, aktivitas vulkanik, serta kondisi geologi dapat menjadi bagian penting dalam sistem peringatan dini dan mitigasi bencana.
Namun, integrasi kelembagaan tetap membutuhkan kajian komprehensif agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun mengganggu fungsi teknis yang selama ini dijalankan masing-masing lembaga.
Pemerintah saat ini terus meningkatkan langkah mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana. Dalam rapat terbatas tersebut, pemerintah juga mengevaluasi penanganan sejumlah kejadian bencana, termasuk gempa di Flores, aktivitas Gunung Anak Krakatau, serta kebakaran hutan dan lahan.
BMKG sendiri terus melakukan pemantauan terhadap berbagai fenomena kebencanaan dan cuaca ekstrem. Dalam perkembangan terbaru, BMKG juga memonitor dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, termasuk sebaran abu vulkanik yang berdampak terhadap sejumlah wilayah dan aktivitas penerbangan.
Karena itu, wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi menjadi bagian dari upaya pemerintah mencari format koordinasi yang lebih efektif dalam menghadapi risiko bencana.
Puan menekankan, keputusan mengenai integrasi tersebut sebaiknya tidak dilakukan secara terburu-buru. Kajian harus memastikan bahwa setiap perubahan kelembagaan benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan keselamatan masyarakat.
Dengan demikian, DPR RI menunggu hasil kajian pemerintah sebelum menentukan sikap lebih lanjut. Jika integrasi terbukti mampu memperkuat sistem pemantauan, peringatan dini, dan mitigasi bencana, DPR menyatakan siap memberikan dukungan terhadap kebijakan tersebut.
Ervinna
